Penindakan ODOL Dapat Tingkatkan Kemantapan Jalan Nasional Dan Tol

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Saat Menjadi Pembicara | Foto: Istimewa

ranjana.id – Jakarta | Penindakan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dinilai dapat meningkatkan kemantapan jalan nasional maupun jalan tol. Kebijakan tersebut menjadi bagian pembahasan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kendaraan ODOL mempercepat kerusakan dan menurunkan kemantapan infrastruktur jalan. Menurutnya, pengaturan tegas terhadap kendaraan ODOL dapat memperpanjang usia layanan jalan nasional maupun jalan tol.

“ODOL itu sebetulnya mempercepat kerusakan, mempercepat penurunan kemantapan jalan nasional kita, termasuk juga jalan tol. Pastilah kalau RUU tentang LLAJ mengatur masalah kendaraan ODOL, lifetime jalan nasional maupun jalan tol juga pasti akan meningkat,” ujar Dody dalam agenda Infra Talks ‘Kesiapsiagaan Infrastruktur Jelang Akhir Tahun 2026’ di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat, 20 November 2026.

Dody menjelaskan, berkurangnya kerusakan jalan berpotensi menekan kebutuhan anggaran preservasi yang selama ini cukup besar. Anggaran tersebut, lanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Biaya preservasi kita yang cukup lumayan besar, apakah itu jalan tol maupun jalan nasional. Jadi bisa kita alihkan kepada tempat-tempat lain yang membutuhkan, misalnya untuk irigasi ataupun membangun sekolah dan seterusnya,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur (Plt) Preservasi Ditjen Bina Marga Kementerian PU Javid Hurriyanto mengungkapkan besarnya dampak ekonomi kendaraan ODOL. Ia mengatakan, berdasarkan penelitian yang disampaikannya, kerugian akibat kendaraan tersebut mencapai Rp43 triliun setiap tahun.

“Kerugian akibat ODOL ini sudah pernah ada penelitian, yaitu Rp43 triliun per tahun. Jadi cukup fantastis memang angka itu,” ujar Javid.

Javid mengatakan, pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang LLAJ bersama Komisi V DPR RI. Ia menyebut kementerian PU mengusulkan dana preservasi dapat mengakomodasi pembiayaan pemulihan infrastruktur akibat kerusakan kendaraan ODOL.

“Kita dari PU mengusulkan supaya dana preservasi itu nanti bisa mengakomodir untuk biaya pemulihan infrastruktur. Salah satu opsinya kemungkinan kendaraan yang mengangkut ODOL nanti akan dikenakan biaya,” ucapnya.

Ia menambahkan, mekanisme pengenaan biaya tersebut masih dikaji bersama sejumlah opsi lainnya. Dana yang nantinya dihimpun, diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pemulihan kerusakan infrastruktur akibat ODOL.

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Menurutnya, regulasi tersebut mengatur deregulasi dan harmonisasi aturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dimensi serta muatan kendaraan.

Komang menegaskan, kendaraan ODOL berdampak besar terhadap umur rencana jalan maupun jembatan. Dampak tersebut, lanjutnya, juga meningkatkan kebutuhan pemeliharaan jalan tol dan memengaruhi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Daya rusaknya kendaraan ODOL ini memang pangkat empat. Artinya sangat mempengaruhi dari umur rencana jalan maupun jembatan,” Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tersebut.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan tol akibat ODOL terjadi lebih dini dibandingkan jadwal pemeliharaan sesuai perencanaan. Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan biaya preservasi meningkat untuk menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. (*)