Menteri LH Minta Wilayah Tambang di Sekitar Ujung Kulon Dicoret

Kantor Kementerian Lingkungan Hidup | Foto: Istimewa

ranjana.id – Jakarta | Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Langkah ini dilakukan untuk melindungi ekosistem kawasan konservasi yang menjadi habitat alami terakhir Badak Jawa.

Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Agar nantinya untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Menurutnya, perlindungan habitat Badak Jawa harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Sebelum aktivitas pertambangan maupun kegiatan pendukung lainnya dimulai.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem. Dan juga kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur, lewat keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.

Ia menilai, perairan sekitar TNUK perlu dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan untuk mencegah potensi aktivitas lanjutan. Termasuk survei, yang dapat mengganggu ketenangan satwa dilindungi tersebut.

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), yang berstatus kritis atau Critically Endangered. Populasinya diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan.

Kondisi tersebut membuat perlindungan habitat Badak Jawa menjadi sangat penting. Terlebih, kebutuhan ekologis satwa sangat spesifik sehingga kelestarian ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya harus dijaga menyeluruh.

KLH menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem. Yakni melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.

Meski belum terdapat kegiatan pertambangan di wilayah WUP yang dipersoalkan, pemerintah menilai potensi risiko ekologis tetap harus diperhitungkan. “Terlebih, belum ada pengukuran dampak langsung aktivitas tersebut terhadap Badak Jawa,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Jumhur meminta Kementerian ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan terkait WUP tersebut. Ia meminta usaha pertambangan di perairan sekitar TNUK dikeluarkan apabila hasil verifikasi ilmiah menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan perlindungan lingkungan.

KLH turut mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan batas kawasan TNUK.

Kemudian kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut. Selama proses evaluasi, KLH meminta agar tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan hingga hasil kajian dinyatakan jelas.

Jumhur menegaskan, KLH akan menggunakan kewenangannya dalam proses persetujuan lingkungan. Untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak mengancam kelestarian kawasan konservasi.

“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu. Maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur. (*)