KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Terkait Kontrak Jasa Influencer

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi | Foto: KPK

ranjaa.id – Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi terkait mengevaluasi secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menyusul polemik kontrak jasa influencer (pemengaruh media sosial/red) senilai Rp14,7 miliar.

Kontrak itu antara dua kementerian dan PT Rans Animasi Indonesia yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Kontrak tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pengadaan itu menjadi sorotan publik karena muncul dugaan benturan kepentingan. Mengingat Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi perlu dilakukan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pengadaan.

“Tentu KPK juga mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Budi menjelaskan, pada tahap perencanaan, instansi harus melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, perlu dicermati proses dan mekanisme pengadaan yang digunakan.

Menurut Budi, terdapat sejumlah metode pengadaan, mulai dari penunjukan langsung hingga lelang. Karena itu, setiap instansi perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Ada beberapa metode. Ada yang penunjukan langsung, ada yang lelang, dan sebagainya, itu bagaimana prosesnya,” ujarnya.

Evaluasi juga harus dilakukan setelah pengadaan selesai. Terutama untuk menilai kesesuaian hasil dan dampaknya dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan sejak awal.

Budi menegaskan, ketiga tahapan tersebut penting untuk memastikan pengadaan berjalan efektif dan efisien. Sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan, termasuk kemungkinan benturan kepentingan.

“Artinya tiga tahapan ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien. Termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menanggapi pernyataan Raffi Ahmad yang mengaku telah berkonsultasi dengan KPK. Budi menyatakan, KPK terbuka bagi pihak mana pun yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan.

Namun, ia menegaskan konsultasi tersebut berada dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui konsultasi itu, KPK dapat memberikan rekomendasi untuk memitigasi potensi korupsi sejak dini, termasuk risiko benturan kepentingan.

“Bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan. Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa,” ujar Budi. (*)