ranjana.id – Ternate | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifah Fauzi, mendorong penguatan pemulihan perempuan penyintas kekerasan melalui pendampingan dan dukungan kemandirian ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan mendengarkan langsung kebutuhan para penyintas yang mendapatkan layanan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Maluku Utara.
Arifah menemui perempuan penyintas KDRT, kekerasan seksual, dan penelantaran anak untuk mendengarkan kebutuhan pemulihan serta pendampingan. Para penyintas membutuhkan dukungan modal usaha guna mempercepat pemulihan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
“Pendampingan bagi perempuan penyintas kekerasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu bangkit dan memulihkan kehidupannya. Dukungan yang tepat diharapkan dapat membantu para penyintas kembali hidup aman, mandiri, dan produktif,” kata Arifah Fauzi saat diwawancarai awak media dalam Kunjungan Kerja ke Ternate, Maluku Utara, Rabu, 18 November 2026.
Selain memberikan perhatian terhadap pemulihan korban, Menteri PPPA juga mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Wasana Bahagia di Ternate. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan.
“Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, jangan takut bermimpi besar. Mau menjadi dokter, guru, tentara, pengusaha, ilmuwan, bahkan pemimpin bangsa, semuanya bisa dimulai dari kemauan untuk belajar dan berusaha,” ujar Arifah.
Arifah juga mengingatkan para siswa agar berani menyampaikan pengalaman apabila mengalami perlakuan tidak menyenangkan maupun kekerasan. Anak-anak dapat bercerita kepada guru, pengasuh, atau orang dewasa yang dipercaya untuk memperoleh bantuan dan perlindungan.
“Suara dan cerita adik-adik penting untuk didengar. Jangan takut untuk bercerita apabila mengalami sesuatu yang membuat tidak nyaman atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik,” ujar Arifah mengungkapkan.
Sementara, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengakui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masih menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat program perlindungan serta keberlanjutan layanan bagi korban kekerasan.
“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kami berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas,” kata Sarbin.
Pemerintah daerah mendorong penguatan pendidikan dan layanan perlindungan perempuan serta anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan secara optimal. (*)






