UMP Jakarta 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung | Foto: Istimewa

ranjana.id – Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah pembahasan bersama. Besaran tersebut meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP Jakarta 2026 yang sebelumnya mencapai Rp5.729.876.

Ia mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 sebagai dasar penetapan upah minimum. Keputusan tersebut ditetapkan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan bersama Dewan Pengupahan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 20 November 2026.

Kenaikan UMP Jakarta 2027 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen. Ia menjelaskan kebijakan pengupahan tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di Jakarta.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Meski batas akhir penetapan jatuh pada Sabtu, 21 November 2026, seluruh pihak berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” ucapnya.

Ia menyebut pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha agar kebijakan pengupahan berjalan seimbang. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh perlu berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive. Dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya. (*)