ranjana.id – Jakarta | Target Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW) mendapat sorotan akademisi keselamatan nuklir University of Southern California (USC), Prof. Najmedin Meshkati. Ia mengingatkan Indonesia agar belajar dari kecelakaan Fukushima di Jepang dan Chernobyl di Ukraina, terutama dalam mengantisipasi risiko, memperkuat pengawasan, dan membangun budaya keselamatan.
Pembahasan tersebut berlangsung secara informal di sela kunjungan delegasi, dua hari setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan target pengembangan PLTN 7 GW dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta.
Meshkati, akademisi yang berpengalaman meneliti keselamatan pembangkit nuklir dan sistem teknologi berisiko tinggi, menyinggung pemberitaan World Nuclear News mengenai persiapan Indonesia menuju pemanfaatan energi nuklir.
“Saya pernah ke Tiongkok. Saya juga pernah ke Fukushima; saya sudah berada di sana dan melihatnya sendiri. Saya berharap Indonesia dapat mengelola tenaga nuklir dengan lebih baik daripada Ukraina dan Jepang,” ujar Meshkati,” melalui keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurut Meshkati, hal tersebut merujuk pada pengalamannya mengkaji kecelakaan nuklir Fukushima dan Chernobyl. Ia pernah menjadi anggota komite National Academy of Sciences/National Research Council Amerika Serikat yang mempelajari kecelakaan Fukushima untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pembangkit nuklir di AS.
Dalam tulisannya yang diterbitkan USC Viterbi pada 2015, Meshkati mengulas bahwa kecelakaan Fukushima tidak semata-mata berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Kegagalan mengantisipasi risiko, faktor manusia, budaya organisasi, serta pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dalam kajian keselamatan nuklir.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa target pengembangan PLTN 7 GW telah masuk dalam rencana induk energi nasional, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Pemerintah memandang pengembangan energi nuklir sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dalam jangka panjang.
Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian internasional. Dalam laporan berjudul Indonesia and Russia discuss nuclear energy cooperation pada 13 Mei 2026, World Nuclear News mengulas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexei Likhachev mengenai potensi kerja sama pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Pembahasan kerja sama itu mencakup potensi pengembangan PLTN berskala besar, reaktor modular kecil (small modular reactors/SMR), dan pembangkit nuklir terapung. Aspek lain yang dibahas meliputi pelatihan tenaga nasional, pengembangan kompetensi, dan penguatan kemandirian teknologi Indonesia.
Direktur Utama PT Pola Raya Studio, Mohamad Amin Ahlun Nazar, yang mengikuti kunjungan DigiTech tersebut, berharap pengalaman Meshkati dalam mempelajari kecelakaan Fukushima dan Chernobyl dapat dibahas lebih lanjut bersama akademisi dan pemangku kepentingan di Indonesia.
Menurut Amin, pengalaman langsung dari kedua lokasi kecelakaan nuklir tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi Indonesia dalam mempersiapkan pengembangan energi nuklir.
Pada Agustus 2025, World Nuclear News juga memberitakan persetujuan regulator nuklir Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), terhadap program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak yang diajukan Thorcon untuk rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa, Bangka Belitung.
Persetujuan pada tahap awal tersebut merupakan bagian dari proses perizinan dan kajian keselamatan calon lokasi pembangkit. Hal itu belum berarti PLTN tersebut telah memperoleh seluruh izin pembangunan dan operasi.
Dalam pengembangan program nuklir, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menetapkan 19 aspek infrastruktur yang perlu dipersiapkan negara, meliputi keselamatan, kerangka hukum dan pengawasan, kesiapan tenaga kerja, serta pengelolaan limbah radioaktif.
Dengan target pengembangan PLTN 7 GW, Indonesia menghadapi pekerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan pemilihan teknologi dan kapasitas pembangkit, tetapi juga kesiapan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan penerapan budaya keselamatan. (*)
