ranjana.id – Jakarta | Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan kompleks Sekolah Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyusul polemik pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menilai hal ini tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Pemerintah juga harus memastikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pembangunan.
Selain itu, kelayakan lahan dan prosedur administrasi perlu menjadi perhatian. Radian menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun di wilayah kantong-kantong masyarakat.
Menurutnya, target tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan kesesuaian prosedur dalam penyediaan lahan maupun pembangunan sarana dan prasarana. Ombudsman RI meminta pemerintah memperhatikan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab penyediaan prasarana, sarana, dan lahan. Tanggung jawab itu menjadi kewajiban bersama Kemensos, KemenPU, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Radian menegaskan, penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Namun, penetapan tersebut harus didahului survei kesiapan, penilaian kelayakan, dan pemeriksaan kesesuaian lahan.
Prosesnya juga perlu dikoordinasikan secara administratif antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial. Ia mengingatkan, Universitas Indonesia memiliki mandat Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Karena itu, rencana pembangunan di kawasan Hutan Kota UI perlu mempertimbangkan fungsi dan mandat perguruan tinggi tersebut. Ombudsman juga menekankan, lahan yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat memenuhi prinsip clear and clean serta bebas dari maladministrasi.
“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” kata Radian Syam, dikutip dari keterangan pers, Jumat, 20 November 2026.
Berdasarkan informasi pada laman resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, terdapat 263 lokasi usulan pembangunan. Sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Secara nasional, tercatat 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi.
Kementerian Sosial merencanakan pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026. Rencana tersebut melengkapi 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berada di Indonesia bagian barat. Sementara itu, 42 lokasi berada di Indonesia bagian tengah dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur. (*)






