ranjana.id – Mataram | Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak kepala desa dan pendamping PKH memperbaiki data kemiskinan. Langkah ini untuk memastikan program tepat sasaran.
Ajakan disampaikan dalam dialog di Mataram, 16 April 2026. Kegiatan menjadi bagian Musrenbang NTB penyusunan RKPD 2027.
Dialog diikuti 257 kepala desa dan lurah. Selain itu hadir 106 pendamping PKH dan operator data desa.
Sebanyak 144 pendamping Desa Berdaya Transformatif juga terlibat. Kegiatan turut dihadiri pejabat pusat dan daerah.
Gus Ipul menegaskan pentingnya data dalam perencanaan. Data akurat menentukan keberhasilan pembangunan.
“Perencanaan menentukan 50 persen kesuksesan. Kalau akurat, hasil pembangunan ikut baik,” ucapnya.
Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data ini menjadi acuan bersama dari pusat hingga desa.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran kunci dalam penyediaan data. Data desa menjadi sumber utama kebijakan.
“Nasib saya bergantung pada kepala desa. Kalau datanya akurat, program berjalan tepat,” katanya.
Ia menegaskan kepala desa wajib memahami kondisi warganya. Termasuk data penerima bantuan sosial.
“Tidak boleh kepala desa tidak tahu data warganya. Wajib tahu,” ucapnya.
Gus Ipul mengakui bantuan sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Sekitar 45 persen penerima PKH terindikasi tidak sesuai.
Kondisi ini harus diperbaiki melalui pemutakhiran data. Akurasi data menjadi kunci utama.
“Kalau datanya lengkap, bansos tepat sasaran. Ini harus kita benahi bersama,” ucapnya.
Ia menegaskan penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bansos. Program harus dilanjutkan dengan pemberdayaan.
Bantuan seperti PKH dan sembako mengurangi beban keluarga. Selanjutnya harus meningkatkan pendapatan dan kemandirian.
Intervensi juga dilakukan melalui pendidikan. Tujuannya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Gus Ipul menyoroti program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar keluarga miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat memberi peluang anak miskin. Sekaligus mendorong keluarganya naik kelas,” katanya.
Ia menegaskan tidak ada praktik titipan dalam program tersebut. Peserta harus sesuai kriteria.
“Tidak ada titipan. Yang masuk hanya yang memenuhi kriteria,” ucapnya.
Gus Ipul juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial. Puskesos menjadi tempat pertama pengaduan warga.
Menurutnya, banyak warga miskin tidak terdata. Mereka disebut kelompok “invisible people”.
Ia mencontohkan kasus ijazah tertahan dan anak putus sekolah. Masalah ini harus ditangani dari tingkat desa.
Gus Ipul memberi target kepada pendamping PKH. Setiap pendamping diminta mendorong 24 keluarga graduasi per tahun.
Di akhir kegiatan, ia menyerahkan bantuan simbolis. Bantuan diberikan kepada 10 Desa Berdaya Transformatif.
Nilai bantuan mencapai ratusan juta rupiah per desa. Program ini untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. (*)
