ranjana.id – Jakarta | Pemerintah menyebut kebijakan work from home (WFH) berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sedangkan total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara daring, Selasa, 31 Maret 2026. Sebagai langkah efisiensi, pemerintah juga mengimbau masyarakat umum hemat energi dalam aktvitas sehari-hari, di rumah dan di kantor.
“Masyarakat juga diminta untuk melakukan ‘mobilitas cerdas’ dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik,”ujarnya. Meski melakukan efisiensi, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi seperti biasa.
Selain efisiensi, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis dilakukan dengan cara menerapkan skala prioritas dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Belanja akan diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra, termasuk yang menjadi prioitas pemerintah. Pada saat yang sama dilakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.
“Potensi skala prioritas dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ucap Menko Airlangga. Pada kesempatan itu, ia juga menekankan pada masyarakat, bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini tetap stabil.
“Fundamental ekonomi kita kokoh, stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjag. Pemerintah menyampaikan kebijaka ini agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” ujarnya. (*)
