ranjana.id – Muscat | Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Oman dipastikan akan berlanjut. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang menilai pembicaraan tersebut sebagai “awal yang baik”.
Melansir dari BBC News, Sabtu, 7 Februari 2026, Araghchi menyatakan pembahasan tersebut secara eksklusif berfokus pada isu nuklir. Sementara itu, para perunding kini kembali ke ibu kota masing-masing untuk melakukan konsultasi lanjutan.
Meski demikian, perbedaan posisi kedua negara masih lebar. Pejabat AS sebelumnya ingin memperluas agenda pembicaraan agar mencakup program rudal balistik Iran serta dukungannya terhadap kelompok bersenjata regional.
Namun, keinginan tersebut ditolak keras oleh Teheran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS terkait hasil awal perundingan tersebut.
Dialog ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul pengerahan besar-besaran militer AS di Timur Tengah. Langkah itu diambil setelah Iran menindak keras protes anti-pemerintah yang dipicu krisis ekonomi.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan ribuan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya ditangkap. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membom Iran jika tidak tercapai kesepakatan, sementara Teheran bersumpah akan membalas serangan dengan kekuatan.
Perundingan di Oman dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi. Ia menilai diskusi tersebut membantu memperjelas posisi masing-masing pihak dan membuka peluang kemajuan.
Delegasi Iran dipimpin langsung oleh Araghchi, sedangkan AS diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner. Ini merupakan pembicaraan pertama sejak perang Israel-Iran pada Juni lalu, ketika AS menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran.
Meski ada prospek pertemuan lanjutan, masa depan kesepakatan masih belum pasti. Iran mengisyaratkan keterbukaan pada konsesi terbatas terkait isu nuklir, namun menolak tuntutan pembatasan rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok proksi.
Di sisi lain, Teheran diperkirakan akan menuntut pencabutan sanksi ekonomi sebagai syarat utama. Sementara itu, AS menilai perundingan ini dapat menjadi jalan keluar dari eskalasi konflik yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan. (*)
