ranjana.id – Jakarta | Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperkuat infrastruktur pengairan untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino. Dukungan jangka panjang diperlukan agar petani tidak menanggung sendiri risiko gagal panen akibat keterbatasan air.
Kepala Departemen Agroekologi dan Kawasan Daulat Pangan SPI, Kusnan, mengatakan petani kecil kesulitan membangun embung secara mandiri. Karena itu, pemerintah diharapkan membantu memperbaiki fasilitas pengairan yang sudah tersedia.
“Untuk petani membuat embung dan sebagainya, kan kita tidak mampu ya, petani kecil tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena embung dan waduk sudah ada, tinggal memperbaiki saja,” ujar Kusnan, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Kusnan, pendangkalan saluran irigasi tersier menjadi salah satu kendala pengairan lahan pertanian. Kondisi tersebut menghambat aliran air dari saluran primer menuju lahan petani.
“Jadi saya pikir seluruh Indonesia, irigasi teknis yang di-tersier ini semua dangkal dan tidak ada air ya. Sehingga untuk mengairi ke lahan dari saluran irigasi primer ke tersier ini tidak mampu karena mengalami pendangkalan,” katanya.
Selain memperbaiki saluran irigasi, Kusnan mendorong pemerintah memperbanyak sumur pompa di kawasan pertanian. Ia juga meminta pemerintah memperluas akses listrik ke lahan pertanian agar petani tidak terus bergantung pada bahan bakar solar.
“Jadi, mohon pemerintah agar bagaimana bisa memitigasinya sejak awal, secara jangka panjang, bukan hanya temporer saja. Jadi, persiapkan mungkin lebih banyak sumur pompa itu di lahan pertanian, juga listrik masuk lahan pertanian,” ujar Kusnan.
Ia menjelaskan, penggunaan pompa berbahan bakar solar juga menghadapi kendala bagi petani. Akses listrik di lahan pertanian dinilai dapat menjadi dukungan untuk menjaga keberlanjutan pengairan.
Kusnan juga menyoroti laporan gagal panen dari sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ia menilai petani yang mengalami kerugian perlu mendapat perlindungan melalui bantuan pemerintah atau asuransi pertanian.
“Banyak petani yang melaporkan dari NTT, NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat, ada yang terjadi gagal panen. Nah, itu seharusnya juga di-cover asuransi oleh pemerintah,” katanya.
Namun, Kusnan menyebut pengalaman pengajuan asuransi yang tidak dapat diklaim membuat sebagian petani kecewa. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan petani terhadap perlindungan yang tersedia.
Kusnan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengambil langkah setelah kekeringan terjadi. Menurutnya, persiapan infrastruktur pengairan dan dukungan bagi petani perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi perubahan pola cuaca. (*)
