ranjana.id – Jakarta | Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mempertanyakan penilaian rapor merah Amnesty International terhadap kondisi HAM di Indonesia. Ia menilai, penilaian tersebut perlu dijelaskan berdasarkan aspek dan indikator yang digunakan.
Pigai menyoroti capaian pemerintah di bidang HAM, termasuk keberhasilan Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menilai capaian tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi perkembangan HAM Indonesia secara menyeluruh.
“Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB. Apakah kalau untuk jadi Amnesty Asia Tenggara saja dia enggak bisa? Apalagi dia jadi Presiden Amnesty Dunia,” kata Natalius Pigai saat konferensi pers usai menghadiri Musrenbang HAM 2026 di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pigai menilai capaian Indonesia di bidang HAM perlu menjadi pertimbangan dalam menilai perkembangan hak asasi manusia nasional. Ia menegaskan, evaluasi HAM perlu memperhatikan berbagai capaian pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, Pigai menyoroti penguatan pendidikan HAM yang disebutnya menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ia juga menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM sebagai forum penting dalam perencanaan kebijakan HAM.
“Pendidikan HAM yang diperintah kita nomor satu dunia. Kemudian Musrenbang ini adalah salah satu Musrenbang, satu-satunya Musrenbang di seluruh dunia di bidang hak asasi manusia,” katanya.
Pigai kemudian meminta penjelasan mengenai aspek yang menjadi dasar penilaian rapor merah tersebut. Menurutnya, penilaian terhadap kondisi HAM Indonesia perlu disertai indikator yang jelas agar dapat menjadi bahan evaluasi.
“Rapor merah itu berdasarkan aspek apa? Saya ingin mengetahui indikator yang digunakan dalam menilai kondisi HAM Indonesia. Amnesty menjelaskan dasar penilaian tersebut agar evaluasi HAM Indonesia dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh,” ucap Pigai. (*)
