ranjana.id – Jakarta | Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan fenomena maraknya operasi tangkap tangan yang menyasar sepuluh kepala daerah awal tahun ini. Menurutnya, rentetan peristiwa memprihatinkan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor utama yang memicu terjadinya praktik korupsi masif.
Bahkan, lanjut dia, beragam modus operandi seperti suap proyek hingga jual beli jabatan terus berulang dalam birokrasi kita. “Kami memang perlu memetakan beberapa masalah yang kami temukan dari sejumlah operasi tangkap tangan pada kepala daerah,” kata Budi, Rabu, 15/4/2026.
Untuk itu, integritas individu pemimpin merupakan benteng terakhir yang sering kali runtuh akibat godaan kekuasaan besar. Menurutnya, peristiwa memuakkan ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan pribadi atau faktor kesukarelaan untuk memperkaya diri sendiri.
Selain itu, kata dia, biaya kontestasi politik yang sangat tinggi menjadi akar masalah utama sistemik saat ini. “Faktanya kita perlu melihat mengapa hal ini dilakukan apakah karena ada kebutuhan atau memang murni faktor sukarela,” ucapnya.
Dia berpendapat bahwa partai politik selaku entitas pengusung juga harus ikut bertanggung jawab karena sering membebani calon pemimpin. “Biaya politik yang tinggi juga dapat mendorong kepala daerah melakukan korupsi karena harus ada pengembalian modal awal,” ujar Budi.
Sementara, ancaman pemberhentian aparatur sipil negara sering digunakan bupati untuk menekan bawahan agar patuh. Menurutnya, dampak atau implikasi dari kondisi tersebut mengakibatkan kualitas pembangunan infrastruktur publik menjadi sangat buruk dan merugikan.
Budi juga mencermati pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam melaporkan segala bentuk kejanggalan dalam tata kelola. KPK juga terus menggencarkan strategi pendidikan dan peran serta masyarakat yang dilakukan melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. (*)
