ranjana.id – Jakarta | Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto yang hadir di kegiatan Deklarasi Buruh Pelabuhan mengakui memiliki kedekatan emosional dengan gerakan Buruh. Menurutnya, kedekatannya menjadi nostalgia pada masa perjuangan beberapa tahun lalu.
“ini kesempatan yang luar biasa, ibarat bahasa dejavu. Jadi saya sangat bersemangat, sangat antusias,” ujar Mugiyanto.
Ia menilai, dalam pemerintahan saat ini gerakan buruh mendapat perhatian dan pengakuan yang lebih besar dari negara. Menurutnya, salah satu bentuk pengakuan itu adalah kehadiran Presiden RI dalam peringatan Hari Buruh Internasional.
“Pemerintahan hari ini, para buruh, gerakan buruh mendapatkan privilage yang luar biasa dari pemerintah. Apa privilagenya? Ya privilagenya adalah pada bulan Mei yang lalu 2025 tanggal 1 Mei, dalam peringatan Hari Buruh di Monas,” kata dia.
“Pemerintahan hari ini, para buruh, gerakan buruh mendapatkan privilage yang luar biasa dari pemerintah. Apa privilagenya? Ya privilagenya adalah pada bulan Mei yang lalu 2025 tanggal 1 Mei, dalam peringatan Hari Buruh di Monas,” kata dia.
“Mungkin untuk yang pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir di peringatan Hari Buruh 1 Mei. Saya pikir ini salah satu pencapaian, ini bentuk rekognisi, bentuk pengakuan pemerintah atas kaum buruh Indonesia.”
Sementara itu, Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai Indonesia beruntung memiliki Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berpihak kepada buruh. “Belum ada presiden dalam catatan di Indonesia yang mau menaikan upah buruh atau upah buruh minimum nasional hingga 6,5 persen, catat itu,” ujar Arief.
Sementara itu, Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai Indonesia beruntung memiliki Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berpihak kepada buruh. “Belum ada presiden dalam catatan di Indonesia yang mau menaikan upah buruh atau upah buruh minimum nasional hingga 6,5 persen, catat itu,” ujar Arief.
“Saya tambahkan lagi, perayaan buruh terbesar pertama kali di Indonesia itu adalah di Tanjung Priok dan itu adalah di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi wajar kalau kita yang bekerja di pelabuhan harus jadi motor utama untuk pergerakan buruh di Indonesia.”
Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana, menambahkan, walaupun kegiatan Deklarasi Buruh Pelabuhan di bawah tenda tapi semangat juang membuat kita berhasil.
Sementara Ketua Harian Federasi BUMN Bersatu Bersatu, Djusman Umar menambahkan pembicaraan mengenai pelabuhan tidak bisa hanya menyoroti pengusaha, regulator, maupun operator semata.
“Karena itu kalau bicara pelabuhan tidak bisa lepas dari peran serta buruh. Kita bisa akui bahwa ada pengusaha, regulator kemudian operator, tapi ada manusia yang ada di dalamnya yaitu buruh pelabuhan,” kata dia.
Menurut Ale pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan buruh. Sekaligus mendukung cita-cita pembangunan nasional.
” Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia merupakan bagian upaya mewujudkan kesejahteraan buruh sekaligus mendukung cita-cita pembangunan nasional. Apalagi kami yang berada di Serikat pekerja Pelabuhan, Deklarasi ini adalah bentuk komitmen para Buruh, Serikat dan juga pemerintah,” ucap dia. (*)
