ranjana.id – Lampung Timur | Puluhan pekerja konstruksi yang membangun Sekolah Rakyat di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kini menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat upah kerja yang belum dibayarkan.
Pembangunan fasilitas pendidikan gratis yang menjadi harapan masyarakat tersebut kini diwarnai keluhan para pekerja yang kesulitan menafkahi keluarga mereka. Proyek strategis ini dikelola oleh kemitraan PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Sumber Bangun Sentosa, yang kemudian mensubkontrakkan pekerjaan lapangan kepada PT Ajisaka Karya Indonesia.
Edi, perwakilan pekerja asal Brebes, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa kami dari beberapa tim pekerja telah berulang kali meminta kepastian pembayaran kepada manajemen. Namun, upaya tersebut terus menemui jalan buntu tanpa ada tanggal pencairan yang jelas.
“Kami sangat resah. Uang ini adalah tumpuan utama untuk dikirim ke kampung halaman guna membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga,” ujar Edi.
Menyikapi kebuntuan ini, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Lampung Timur, Maradoni, turun langsung ke lokasi proyek untuk memediasi konflik tersebut pada Senin (18/5/2026).
“Sangat ironis, di balik megahnya bangunan program sekolah gratis yang dinanti masyarakat ini, ada hak-hak buruh yang terabaikan. Kami hadir untuk memastikan komunikasi terjalin kembali dan hak pekerja segera dipenuhi,” kata Maradoni setelah menemui manajemen di kantor proyek.
“Jangan abaikan nilai2 kemanusia terhadap para pekerja buruh kasar kasian, para pekerja itu kerja siang dan malam demi tercapainya target pekerjaan tersebut”, tambahnya.
Secara tegas Maradoni meminta pihak perusahaan jangan zholim kepada masyarakat kecil.
Bahkan Maradoni merasa sedih melihat keadaan para buruh tersebut, bahkan pekerja ada yang sakit.
Dalam klarifikasi bersama, Wakil Project Manager (PM) PT Sumber Bangun Sentosa, Rian, menegaskan bahwa aliran dana dari kontraktor utama ke pihak subkontraktor selama ini berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. Ia menyatakan urusan upah sepenuhnya merupakan tanggung jawab mutlak PT Ajisaka Karya Indonesia yang berhubungan langsung dengan para pekerja.
Sementara itu, Wakil PM PT Ajisaka Karya Indonesia, Roi, mengakui adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, kendala dipicu oleh pergantian struktur internal akibat pemberhentian Project Manager yang lama, sehingga manajemen harus melakukan audit ulang terhadap seluruh administrasi dan perhitungan hasil kerja.
“Sebagai langkah awal, kami telah menyalurkan uang panjar sebesar Rp4 juta per mandor pada minggu lalu. Manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pembayaran penuh upah pekerja pada hari Jumat pekan ini,” jelas Roi.
Gapeknas Lampung Timur menyatakan akan terus mengawal janji pembayaran tersebut hingga seluruh hak para pekerja dituntaskan secara penuh demi menjaga kondusivitas iklim kerja di wilayah Lampung Timur. (*)
