ranjana.id – Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan tersebut ditetapkan pada 19 November 2026 sebagai bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pencabutan izin usaha dilakukan setelah BPR tersebut dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan. Sebelumnya, OJK telah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan.
“OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 5 November 2025. Penetapan tersebut dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank berada di bawah 12 persen,” ujar Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, dalam keterangan tertulis, Padang, Kamis, 19 November 2026.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, OJK meningkatkan status bank tersebut menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Langkah itu diambil karena upaya penyehatan, khususnya untuk mengatasi masalah permodalan dan likuiditas, tidak berhasil dilakukan.
OJK menyatakan telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk memperbaiki kondisi bank. Namun, upaya tersebut belum mampu memulihkan kondisi PT BPR LPN Labuh Gunung.
Berdasarkan keputusan pada 10 November 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penanganan bank melalui proses likuidasi. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.
Menindaklanjuti permintaan itu, OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023. Setelah pencabutan izin, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi.
“LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi. Kemudian meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung,” katanya.
OJK mengimbau nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung tetap tenang menyikapi pencabutan izin usaha tersebut. Dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, LPS akan melaksanakan proses penjaminan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. LPS juga akan menjalankan proses likuidasi terhadap PT BPR LPN Labuh Gunung berdasarkan peraturan perundang-undangan. (*)






