ranjana.id – Bandar Lampung | Bulan Mei kerap menjadi penanda berbagai perlawanan rakyat, mulai dari gerakan buruh hingga mahasiswa. Momentum tersebut diangkat Kelompok Studi Kader (Klasika) melalui rangkaian diskusi bertajuk “Mei Lawan: Memperjuangkan Hak, Meneguhkan Martabat”, salah satunya lewat forum “Kilas Balik Gerakan Buruh” yang digelar di Rumah Ideologi Klasika, Way Dadi, Bandar Lampung, Jumat (15/5/2026).
Dalam pengantarnya, Direktur Klasika Ahmad Mufid menyoroti kondisi gerakan mahasiswa dan gerakan buruh yang dinilai semakin berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan irisan perjuangan bersama. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sebenarnya saling berkaitan, namun gerakan yang ada justru semakin terfragmentasi dan sibuk dengan ruang perjuangannya masing-masing.
Buruh Dinilai Sengaja Dipecah Sejak Orde Baru
Koordinator Konfederasi KASBI Wilayah Lampung, Rifky Indrawan atau Bung Apang, menjelaskan sejarah panjang gerakan buruh di Indonesia yang disebut memiliki hubungan erat dengan perjuangan politik dan gerakan rakyat sejak era awal kemerdekaan. Gerakan buruh modern disebut berkembang melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) pada era 1960-an yang melahirkan sejumlah hak dasar pekerja seperti Tunjangan Hari Raya (THR), skala upah, hingga perjuangan jam kerja layak.
“May Day itu lahir dari perjuangan panjang buruh dunia yang mengubah sistem kerja dari 14 jam menjadi 8 jam kerja. Tapi sekarang banyak yang abai dan melihat peringatan Hari Buruh hanya sebelah mata tanpa memahami sejarah dan akar perjuangannya,” kata Apang.
Menurutnya, pada masa Orde Baru gerakan buruh sengaja dipecah dan dikendalikan melalui berbagai istilah seperti buruh, pekerja, pegawai, hingga karyawan agar kesadaran kolektif kelas pekerja melemah. Bahkan, regulasi ketenagakerjaan yang dahulu terpusat kini dinilai semakin dipisah-pisahkan melalui berbagai aturan dan sektor yang berbeda.
Dalam diskusi tersebut, Apang turut menyinggung kasus Marsinah sebagai simbol kekerasan negara terhadap gerakan buruh pada masa Orde Baru. Negara disebut sangat takut terhadap gerakan buruh karena buruh memiliki kekuatan menghentikan roda ekonomi melalui aksi mogok kerja dan konsolidasi massa.
Perjuangan Buruh Disebut Tidak Bisa Dipisahkan dari Politik
Selain itu, perjuangan buruh disebut tidak hanya berbicara soal upah, tetapi juga anti eksploitasi dan kerja layak. Karena itu, gerakan buruh dinilai tidak bisa dipisahkan dari perjuangan politik dan parlemen. Buruh disebut harus memiliki alat politik sendiri karena perjuangannya tidak bisa dititipkan kepada kelompok lain.
“Seluruh gerakan jangan alergi dengan politik karena segala keputusan diatur oleh politik, dari minyak hingga harga udang,” ujar Apang dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, perjuangan buruh di parlemen maupun jalur hukum menjadi penting untuk memastikan hak-hak pekerja tidak terus dipinggirkan. Ia juga mengingatkan agar gerakan rakyat tidak terpecah hanya karena stigma terhadap politik.
Buruh Perempuan Disebut Hadapi Tekanan Berlapis
Persoalan buruh perempuan turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Amnesty Amalia Utami atau Tami, menilai perempuan menghadapi tekanan berlapis, baik dari situasi ekonomi maupun budaya patriarki yang masih kuat. Perempuan disebut tidak hanya dituntut bertahan dalam tekanan ekonomi dan pekerjaan, tetapi juga dibebani peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak.
Dalam diskusi tersebut, peserta bernama Mega turut menambahkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami tekanan dalam sistem ekonomi saat ini, namun dalam bentuk yang berbeda. Perempuan disebut lebih banyak menerima tekanan di ruang domestik dan relasi sosial, sementara laki-laki menghadapi tekanan melalui eksploitasi tenaga kerja dan tuntutan ekonomi di tempat kerja.
Mega menilai persoalan perempuan tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi politik yang juga menekan kaum buruh. Karena itu, perjuangan perempuan, buruh, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disebut harus dipandang sebagai bagian dari perjuangan sosial yang saling berkaitan.
Buruh Dinilai Kehilangan Ruang Berserikat
Sementara itu, Tami menyoroti kondisi buruh hari ini yang dinilai semakin terdesak oleh situasi ekonomi, namun di sisi lain mengalami degradasi kesadaran untuk berserikat dan membangun gerakan kolektif. Buruh saat ini disebut seperti tidak memiliki banyak pilihan karena biaya hidup terus meningkat, sementara kebutuhan dasar seperti pendidikan dan bahan pokok semakin mahal.
Kondisi tersebut dinilai membuat banyak buruh hanya fokus bertahan hidup tanpa sempat membangun kesadaran organisasi maupun ideologi perjuangan. Karena itu, generasi muda dan kaum pekerja didorong untuk kembali membangun ruang-ruang dialektika, memperkuat kesadaran kolektif, serta aktif dalam serikat maupun organisasi rakyat.
“Harapannya kita sadar untuk berserikat, membangun ideologi, dan berdialektika,” kata Tami. (*)
