ranjana.id – Bandar Lampung | Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta penguatan regulasi penyelesaian konflik dan sengketa agraria menyusul adanya sekitar 45 kasus sengketa lahan di Provinsi Lampung yang melibatkan masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
Persoalan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat 20 November 2026.
Gubernur mengatakan, persoalan agraria menjadi salah satu kebutuhan regulasi yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, kondisi sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Mirza.
Menurutnya, persoalan pertanahan di Lampung memiliki keterkaitan erat dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong perbaikan harga komoditas pertanian telah memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun, manfaat kenaikan harga tersebut belum tentu dirasakan secara merata, terutama oleh buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Mirza menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan regulasi nasional diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Ia mengapresiasi kunjungan Baleg DPR RI sebagai upaya menyerap aspirasi daerah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027.
Menurutnya, pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan legislasi sebelumnya serta kebutuhan nyata masyarakat, termasuk persoalan yang belum memiliki kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.
Selain penguatan aturan agraria, Gubernur juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027.
Ia menjelaskan, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja, masing-masing ke Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah, untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Menanggapi persoalan agraria, Bob Hasan menyebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai salah satu landasan penting dalam memberikan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Lampung berharap aspirasi mengenai penyelesaian konflik agraria dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. (*)






