ranjana.id – Pesawaran | Kakao sudah tumbuh di Lampung selama ratusan tahun, tetapi produk olahan cokelat di negeri ini justru dikuasai perusahaan luar negeri. Kritik itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kabupaten Pesawaran.
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Mirza menunjuk deretan produk hilirisasi cokelat yang dipamerkan di acara tersebut. Menurutnya, produk susu dan cokelat itu hampir seluruhnya berasal dari perusahaan asing.
“Tapi tidak ada perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan luar negeri semua. Padahal cokelatnya di sini sudah ada ratusan tahun,” ujarnya.
Mirza menilai selama ini perhatian pada kakao dan komoditas unggulan Lampung lain, seperti lada, kopi, dan cengkeh, hanya tertuju pada peningkatan kualitas dan produktivitas. Sementara tata kelola industrinya terabaikan.
“Masa negara tidak bisa mengatur supaya kita bisa memproduksi,” tegasnya.
Ia menyebut arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dibantu Menko Pangan, kini berfokus pada hilirisasi dan pemberian nilai tambah bagi komoditas dalam negeri.
Mirza mengenang masa kecilnya di Lampung Utara, saat pengumpul kakao tersebar hingga tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengusaha lokal Lampung bahkan pernah menjadi eksportir cokelat terbesar.
“Sekarang mati semua,” katanya.
Sebagai solusi, Mirza mengusulkan Koperasi Desa Merah Putih dilibatkan dengan menyediakan mesin pengering (dryer) bagi petani. Selama ini petani masih menjemur kakao di lantai, padahal panen jatuh pada musim hujan sehingga pengeringan bisa memakan waktu sepekan dan kualitas biji menurun.
Dengan dryer, kakao cukup kering dalam dua sampai tiga hari. “Kualitasnya bagus, harganya bagus, harganya jadi stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama puluhan tahun merdeka, negara belum pernah memberikan bantuan pengering secara masif. Jika pengering tersedia di desa, ia optimistis pengusaha pasta dan bubuk kakao akan tumbuh, apalagi Lampung memiliki basis industrialisasi.
Mirza juga mengapresiasi kebijakan Menko Pangan menutup impor tapioka singkong. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga menghidupkan ekosistem di belakangnya.
Zulkifli Hasan dalam kesempatan terpisah mengakui sejumlah kebijakan masa lalu merugikan petani dan kini dikoreksi. Ia menyebut harga singkong kini mencapai Rp3.000 per kilogram sehingga petani Lampung senang.
“Kita buat kebijakan yang pro dengan petani, terutama orang Lampung,” pungkas Mirza. (*)






