Bandar Lampung – Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung dan perwakilan petani singkong sepakat harga singkong dilampung dipatok Rp. 1.400. Pansus dan petani juga sepakat rafraksi tidak boleh lebih dari 15%.
Kesepakatan itu merupakan hasil rapat perwakilan petani Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) dan Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur (PPSLTM) dengan Pansus DPRD Lampung (13/1/2025).
Selain itu, dalam rapat yang diwarnai aksi gebrak meja anggota DRPD Lampung Budi Condorowati dan memancing emosi perwakilan petani itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain usia tanam singkong 9 bulan dan pembinaan kepada petani singkong diseluruh Lampung.
Kesepakatan tersebut diumumkan langaung oleh Agus Andi Setyawan, Ketua DPRD Lampung, dihadapan seribuan petani singkong yang tergabung dalam PPUKI dan PPSLTM.
“Akan pembinaan petani, monitoring harga dan pelaksanaan tera ulang timbangan di setiap lapak dan ada juga hilirisasi,” jelas Ketua DPRD Lampung.
Ia menambahkan, pengusaha yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Bagi pengusaha yang tidak patuh akan disanksi sesuai peraturan yang berlaku”, tegasnya.
Sementara itu, Dasrul Aswin, Ketua PPUKI, menjelaskan, organisasinya dan petani se Lampung akan mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan Pansus DPRD Lampung dan petani.
” Kesepakatan kita dengan pansus berlaku mulai besok. Kita akan kawal pelaksanaannya dilapangan.” jelas Dasrul.
Ia menilai, kesepakatan harga singkong Rp. 1.400 merupaka keputusan terbaik bagi semua pihak dan pengusaha wajib mematuhinya.
“Pengusaha jangan main-main lagi dengan harga, sudah ditetapkan, soal umur tanam singkong 9 bulan juga jangan jadi alasan mainkan rafraksi, rafraksi maksimal 15%, tegas Dasrul.
Kesepakatan Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung dan petani singkong ini merupakan hasil unjuk rasa seribuan petani singkong yang tergabung dalam PPUKI dan PPSLTM dari tujuh Kabupaten. (Admin)
