ranjana.id – Jakarta | KPK mengungkap mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diperiksa Puspom TNI terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai. KPK menyatakan pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana kebencanaan tersebut.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan penyidik KPK bersama Puspom TNI pada Kamis pekan lalu. “Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis,” kata Budi kepada wartawan, Selasa 17 November 2026, Malam.
“Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB. Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi menambahkan.
Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa seorang deputi BNPB yang merupakan anggota TNI aktif. Serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan BNPB.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap ketiga pihak tersebut mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Termasuk penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia.
Penyidik juga menelusuri dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. Serta dugaan pemberian kickback kepada pihak tertentu.
“Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback,” ujar Budi.
Budi menambahkan, KPK terus berkoordinasi dengan TNI dalam penanganan perkara tersebut. Pemeriksaan bersama Puspom TNI berjalan baik dan penyidik telah memperoleh keterangan yang dibutuhkan.
Diketahui, Pada klaster pertama, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. Bima ditetapkan tersangka terkait konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana.
Pada klaster kedua, KPK menduga ada suap yang diberikan pihak swasta selaku vendor dalam pengadaan menggunakan DSP bencana. Ada empat orang yang menjadi tersangka dalam kasus klaster kedua ini, yaitu:
- Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
- Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana
- Kedaruratan BNPB;
- Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta
- Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta. (*)






