BEM Unila Sampaikan 5 Rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual Yang Viral

BEM Unila Menyampaikan Lima Rekomendasi Kepada Pimpinan UNila | Foto: Unila

ranjana.id – Bandar Lampung | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) menyampaikan lima rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rekomendasi tersebut diserahkan dalam diskusi terbuka bersama Rektor Unila dan pimpinan fakultas di Gedung Serbaguna Unila, Senin, 16 November 2026.

Lima rekomendasi itu merupakan hasil dialog mahasiswa dengan pimpinan universitas dan fakultas. Mahasiswa mendorong adanya langkah konkret untuk memastikan proses pencegahan dan penanganan kekerasan berjalan sesuai ketentuan.

Rekomendasi pertama mencakup penegakan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku. Mahasiswa juga meminta setiap laporan ditangani secara adil, objektif, dan transparan.

Selain itu, BEM Unila mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Mahasiswa turut meminta transparansi kinerja satgas agar proses penanganan laporan dapat dikawal secara terbuka.

Rekomendasi lainnya berkaitan dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap proses bimbingan akademik. Penerapan prosedur tersebut diharapkan membuat kegiatan bimbingan lebih terpantau dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, menyatakan menerima rekomendasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menyebut hasil dialog tersebut menjadi bahan bagi universitas dalam menentukan keputusan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Saya terima rekomendasi hasil dialog antara BEM Universitas Lampung dengan pimpinan universitas dan fakultas. Rekomendasi ini menjadi kebijakan buat kita bersama untuk memberikan keputusan terhadap oknum yang bermasalah,” ujar Lusmeilia.

Terkait proses administratif yang sedang berjalan, Unila memastikan penyelesaiannya dilakukan melalui penerbitan keputusan resmi sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. Universitas juga akan mengawal proses penanganan agar berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)