KPK Buka Peluang Periksa Pihak yang Disebut Sidang Haji, Termasuk Yandri Susanto

Mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz | Foto: Istimewa

ranjana.id – Jakarta | KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu nama yang disebut dalam kesaksian Gus Alex atau Ishfah Abidal Aziz adalah mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan fakta persidangan dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama. Pembahasan dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara Kuota Haji akan dibahas. Tentunya, bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Jumat 20 November 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pengembangan perkara terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan, termasuk Yandri Susanto. Taufik mengatakan, hal tersebut bergantung pada kecukupan alat bukti.

“Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara. Semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” katanya.

KPK menegaskan, pengembangan perkara akan mempertimbangkan hasil analisis fakta persidangan dan alat bukti. Penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau pertanggungjawaban pidana.

Sebelumnya, Mantan Staf Khusus Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengungkapkan adanya permintaan dana Rp10 miliar. Permintaan itu berasal dari Yandri Susanto untuk memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Pengakuan tersebut disampaikan saat Gus Alex menjadi terdakwa sidang dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 18 November 2026. Gus Alex mengatakan, permintaan itu disampaikan Yandri dalam pertemuan di Rasuna Said Tower, Jakarta, pada 20 November 2023.

Pertemuan tersebut berawal dari ajakan Yandri melalui pesan WhatsApp. “Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar,” ujar Gus Alex di persidangan.

Gus Alex mengaku tidak menyanggupi permintaan tersebut. Ia kemudian melaporkannya kepada Yaqut Cholil Qoumas yang saat itu menjabat Menteri Agama.

Menurut Gus Alex, ia menyampaikan bahwa permintaan tersebut tidak mungkin dipenuhi. “Kemudian, saya sampaikan hal tersebut dan beliau minta pandangan saya, pada beliau, ‘Gus, ini enggak mungkin kita penuhi,’” ujarnya.

Selain Yandri, Gus Alex juga mengungkapkan adanya permintaan tambahan uang reses dari pimpinan Komisi VIII DPR RI. Ia menyebut Marwan Dasopang awalnya meminta Rp250 juta untuk setiap pimpinan komisi menjelang pengambilan keputusan BPIH 2024.

“Di situ beliau minta tambahan uang reses sejumlah Rp250 juta untuk per pimpinan Komisi VIII. Nah atas permintaan tersebut saya tidak bisa memenuhi sejumlah itu,” kata Gus Alex.

Gus Alex menyebut angka tersebut kemudian turun menjadi Rp100 juta. Ia mengaku menyepakati nilai itu dan menghubungi sejumlah pihak untuk menyiapkan dana, antara lain Rizky Fisa Abadi dan Ali Mazhumi.

Dalam keterangannya, Gus Alex juga menyebut penyerahan uang dilakukan melalui staf masing-masing. Ia mengatakan stafnya, Fahmi, menyerahkan Rp100 juta kepada staf Marwan.

Gus Alex turut menyebut sejumlah nama anggota Komisi VIII DPR RI yang disebut menerima uang melalui staf. Mereka, Ashabul Kahfi, Abdul Wachid, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.

Gus Alex mengungkapkan Rizky Fisa Abadi menyerahkan dana kepada staf sejumlah anggota dewan. “Untuk Rizky Fisa Abadi itu menyerahkan langsung dana Rp100 juta kepada stafnya Pak Ashab, Pak Abdul Wachid, dan Rp100 juta kepada stafnya Ibu Diah Pitaloka,” ujarnya. (*)