Bandar Lampung, ranjana.id – Unjuk rasa sejumlah pemuda menuntut solusi konkret Walikota Bandar Lampung atas bencana banjir yang berulang kembali terjadi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung (25/4/2025).
Derri Nugraha, salah seorang pengunjuk rasa, saat dihubungi melalui pesan whatsapp (25/4/2025), mengatakan bahwa mereka tetap pada empat tuntutan terkait solusi banjir di Bandar Lampung.
“Kami tetap menuntut Walikota membuat grand design penanganan banjir di Bandar Lampung yang holistik dengan melibatkan pakar dan ahli, serta melibatkan partisipasi publik”, jelasnya.
Derri juga menambahkan bahwa harus ada pemenuhan hak yang berkeadilan bagi seluruh korban bencana banjir, tidak sekedar bahan pokok, melainkan sandang dan papan yang disesuaikan, terutama santutan untuk korban meninggal.
“Kami juga menuntut pemulihan ruang terbuka hijau dan daerah resapan dan menghentikan pembangunan atau rencana pembangunan yang mengeksploitasi alam. Termasuk penertiban bangunan pengusaha-pengusaha yang berada di atas aliran sungai dan drainase. Juga pembenahan tata kelola samapah di Bandar Lampung” ujarnya.
“Terakhir, hentikan segala bentuk represi terhadap berbagai macam protes dan kritik dari masyarakat” tambahnya.
Namun, Derri menyayangkan sikap Pemkot Bandar Lampung dalam mensikapi unjuk rasa dan tuntutan ia dan sejumlah rekannya. Ia juga menyesalkan kekerasan dari pengamanan yang dialaminya dan pengunjuk rasa lainnya.
“Dari pagi kami sudah datang ke kantor Pemkot Bandar Lampung. Tapi ternyata kami diusir, ditendang dan diseret sampai memggelinding di aspal, tidak diperbolehkan masuk, seperti yang terlihat divideo-video yang berdar di medsos”, ujarnya.
Terkait ajakan dialog Walikota Bandar Lampung, Derri menjelaskan bahwa tawaran dialog tersebut disampaikan pihak kepolisian setelah pengunjuk rasa mengalami kekerasan.
“Polisi tadi menyampaikan bahwa Walikota ingin berdialog, tapi dengan dua orang pengunjuk rasa saja”, kata Derri.
“Kami menolak tawaran itu, bagi kami Walikota harus menyampaikan secara terbuka ke orang banyak supaya solusi yang ditawarkan diketahui banyak pihak, bukan dalam ruangan tertutup”, tutupnya. (Redaksi)
