ranjana.id – Musyawarah Wilayah Ke-III Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Lampung pada Minggu, 13/72025 kemarin, bertempat di Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat dengan mengusung tema “Petani Berdaulat, Pilar Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Ekonomi Nasional”.
Kegiatan muswil ini digelar karena berdasar pada Masa Kepengurusan yang sudah habis dan harus regenerasi agar organisasi dapat berjalan secara optimal.
Dihadiri oleh perwakilan dari 4 cabang SPI yang aktif di Lampung yaitu Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung, serta 4 Basis yang tersebar di beberapa kecamatan Gunung Agung.
Rangkaian agenda dalam kegiatan ini mencakup Pembukaan secara resmi secara daring oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI.
Bung Henry dalam sambutannya menjelaskan bahwa “Petani Lampung termasuk menginisiatif dalam perjuangan Agraria, menjadikan ini sebagai momentum untuk menghimpun kembali kader² petani sebagai pilar kedaulatan pangan,” tegasnya.
Dilanjutkan dengan Sidang Paripurna I tentang Pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang. Sidang Paripurna II tentang Pembentukan dan Pembagian Komisi. Sidang Paripurna III tentang Pembahasan dan Penetapan Calon anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) dan Calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Selanjutnya Sidang Paripurna IV tentang Penetapan dan Pelantikan Majelis Wilayah Petani serta Ketua Dewan Pengurus Wilayah. Pengambilan ikrar Kesetiaan, kemudian sidang ditutup dengan sambutan Ketua Terpilih DPW SPI Provinsi Lampung.
Erwin Remy selaku ketua terpilih Dewan Pengurus Wilayah dalam pidatonya menyampaikan, melihat makna dari tema yang diusung pada kegiatan ini dimana “Petani berdaulat, Pilar kedaulatan Pangan dan Stabilitas Ekonomi Nasional” bukan hanya sekadar slogan. Ia adalah seruan untuk kembali menempatkan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan bangsa. Tanpa kedaulatan petani, sulit kita bicara tentang kedaulatan pangan. Dan tanpa kedaulatan pangan, rapuhlah pondasi ekonomi negara.
Petani bukan sekadar produsen bahan mentah, petani adalah penjaga kehidupan.
Namun kenyataannya, banyak petani kita masih bergantung pada sistem yang tidak adil yaitu : harga jual yang rendah, akses lahan yang terbatas, serta ketergantungan pada benih dan pupuk impor. Maka, sudah saatnya kita menyuarakan kedaulatan petani yakni hak petani untuk mengelola sumber dayanya sendiri, menentukan sistem pertanian yang sesuai dengan kearifan lokal, dan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak. Perkuat solidaritas, rumuskan kebijakan yang berpihak, dan susun strategi yang konkret demi mewujudkan kedaulatan petani yang sejati. Karena hanya dengan petani yang berdaulat, bangsa ini bisa mandiri secara pangan, dan stabil dalam ekonominya.
Terdapat 5 program kerja utama yang disepakati melalui forum ini, yaitu sebagai berikut:
Mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan dan hak hak petani.
Pembentukan Koperasi Petani Indonesia (KPI) : Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi petani dan memperbaiki akses pasar serta sarana produksi.
Membangun basis prioritas petani perempuan. (*)
