ranjana.id – Persoalan banjir berulang di Kota Bandar Lampung disikapi beragam lapisan masyarakat. Banyak yang mengkritik penanganan bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Sejak seminggu belakangan ini, pasca banjir bandang kawasan Panjang, Bandar Lampung, sejumlah pemuda menggelar unjuk rasa menuntut solusi komprehensif Pemkot Bandar Lampung dalam mengatasi persoalan banjir yang berulang kali terjadi dan mereka mendapatkan tindakan represif Pemkot Bandar Lampung.
Media massa juga dipenuhi pendapat dan saran elemen masyarakat agar Pemkot Bandar Lampung lebih serius menangani bencana banjir dan memeprtimbangkan saran masyarakat.
Namun, beberapa hari ini ada fenomena tak biasa, ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan korban banjir kawasan Panjang dan Teluk Betung yang berunjuk rasa mengucapkan terimakasih atas tindakan Walikota Bandar Lampung dalam mengatasi banjir, sekaligus mengecam unjuk rasa sejumlah pemuda yang meminta solusi Pemkot Bandar Lampung atas banjir yang terjadi, serta meminta aparat penegak hukum menangkap sejumlah pemuda tersebut dengan alasan anarkis.
Menanggapi hal tersebut, Turaihan Aldi, pegiat Perkumpulan Sekretariat Bersama (SEKBER) Kota Bandar Lampung, angkat bicara terkait polemik unjuk rasa dibalas unjuk rasa.
Menurutnya, ada hal yang janggal ketika ada kelompok masyarakat mengucapkan terimakasih atas tindakan Walikota Bandar Lampung dalam mengatasi banjir.
“Agak aneh, unjuk rasa dibalas unjuk rasa. Padahal si medsos, tiktok, ig, dan facebook, masyarakat terdampak banjir banyak menyuarakan kesulitannya mengatasi banjir dan mengkritik kebijakan Pemkot Bandar Lampung dalam mengatasi banjir.” kata Aldi saat ditemui ranjana.id (1/5/2025).
“Cara-caranya mirip orde baru, rakyat dibenturkan dengan rakyat”, tukasnya.
Menurutnya kebijakan Pemkot Bandar Lampung dalam mengatasi banjir sudah selayaknya dikritisi. Pasalnya, dalam dua tahun belakangan ini banjir terjadi dibanyak kawasan di Bandar Lampung.
“Dua tahun ini dimana-mana banjir, jadi kritik atas kebijakan Pemkot Bandar lampung itu wajar”, kata Aldi.
Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung harus mengajak semua pihak dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi komprehensif atas banjir yang kerap terjadi.
“Kan lucu, kemarin komplai drainase tertutup dan ditutup, lah sekarang malah drainasenenya dipasangi box culvert yang tertutup dan butuh perawatan mahal”, ujar Aldi.
“Parahnya lagi, di medsos, pendukung walikota menyerang semua orang yang bersuara tentang drainase dan banjir dengan mengatakan karena masyarakat membuang sampah ke sungai dan got. Faktanya, memanga ada anjuran sampah ditaruh aja dipinggir jalan karena akan diambil mobil sampah.” tukasnya.
Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung harus segera berbenah dan tak anti kritik. Pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan solusi banjir menjadi hal yang penting.
“Undang ahli, akademisi, LSM lingkungan dan libatkan masyarakat”, tegas Aldi.
“Berhentilah pakai cara mengadu rakyat dengan rakyat, demo dibalas demo, jangan anti kritik”, tutupnya. (Redaksi)
