Bandar Lampung, ranjana.id – Perkumpulan Sekretariat Bersama (SEKBER) Kota Bandar Lampung menyerukan kepada Walikota Bandar Lampung untuk tidak anti kritik terkait persoalan banjir yang kerap terjadi di Bandar Lampung, termasuk mensikapi unjuk rasa warganya.
Banyak pihak mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk melibatkan partisipasi publik untuk mencari solusi atas banjir yang berulang kali terjadi di Bandar Lampung.
Turaihan Aldi, pegiat SEKBER Kota Bandar Lampung, melalui pesan whatsapp (25/4/2025), menanggapi sikap Pemkot Bandar Lampung yang berlebihan dan tidak mencegah kejadian kekerasan terhadap sejumlah pemuda yang berunjuk rasa menuntut solusi atas persoalan banjir di Bandar Lampung.
Ia menjelaskan, Ia dan rekan-rekannya di SEKBER Kota Bandar Lampung paham betul apa yang dirasakan oleh korban banjir di Bandar Lampung.
“Kami pernah jadi korban banjir bandang 18/12/2008, harta benda ludes dan pemerintah cuma ucapkan janji-janji manis tanpa solusi konkret”, ucapnya.
Menurutnya Pemkot Bandar Lampung dan Walikota harus mengevaluasi kebijakan penanganan bencana dan arah pembangunan Kota Bandar Lampung.
“Jangan anti kritik, ajak semua pihak, terutama masyarakat untuk evaluasi dan cari solusi banjir. Jangan lagi bicara orang yang bukan orang Bandar Lampung dan bukan korban banjir tak boleh cari solusi .” tegas Aldi (sapaan akrab Turaihan Aldi).
Aldi menjelaskan, sejak 2020 arah pembangunan Kota Bandar Lampung tak jelas. Banyak proyek-proyek tidak prioritas justru dibiaya besar-besaran. Sementara, kebijkan tata kelola lingkungan dalam menghadapi bencana banjir sangat minim anggaran.
“Coba cek dari 2020 sampai sekarang, berapa yang dianggarkan untuk proyek-proyek tidak prioritas dan berapa anggaran untuk tata kelola lingkungan. Jomplang.” ucapnya.
“Tiap tahun cuma keruk sungai aja, tidak ada perbaikan drainase, tidak ada perbaikan manajemen sampah, dan tidak ada perbaikan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)”, tambahnya.
Aldi menyerukan Pemkot Bandar Lampung untuk tak anti kritik, dan segera mengajak masyarakat dan ahli-ahli untuk membuat perencanaan tata kelola lingkungan yang adaptif dan mencegah terjadinya bencana.
“Ajak masyarakat, ahli-ahli, dan LSM lingkungan untuk buat perencanaan pembangunan yang mencegah terjadinya bencana”, tegasnya.
“Akuilah kebijakan penanganan banjir Pemkot Bandar Lampung itu gagal, buktinya banjir berulang kali dan hampir semua wilayah kota pernah kebanjiran. Sekarang waktunya libatkan banyak pihak cari solusi banjir.” pungkasnya. (Redaksi)
