ranjana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong perluasan akses keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Salah satu titik sentralnya adalah Tua Peijat, Kepulauan Mentawai, tempat digelarnya kegiatan literasi keuangan pada Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini melibatkan 90 peserta dari berbagai sektor ekonomi lokal seperti pelaku UMKM, nelayan tradisional, dan pelaku pariwisata berbasis komunitas.
“Selama ini saya hanya tahu soal pinjaman bank, tapi tidak paham soal bunga dan risiko lainnya. Setelah ikut pelatihan ini, saya jadi lebih berhati-hati dan paham cara mengatur keuangan usaha kecil saya,” ujar Mariare Simandja, pelaku UMKM dari Sipora Utara.
Berdasarkan survei OJK tahun 2025, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 66,45 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar 14,06 persen, yang mengindikasikan banyaknya pengguna produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman menyeluruh tentang cara kerja, manfaat, serta risikonya.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menjelaskan bahwa daerah 3T seperti Mentawai memiliki potensi ekonomi inklusif yang besar. Tercatat, penyaluran kredit UMKM di Mentawai tumbuh 13,8 persen secara tahunan (year-on-year).
“Semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, semakin bijak mereka mengelola dana. Ini bukan hanya soal pinjaman atau tabungan, tapi soal membangun kemandirian ekonomi lokal,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), OJK berharap peningkatan literasi ini menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk, turut menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. “Kami butuh lebih banyak kegiatan seperti ini agar masyarakat tidak tertinggal dalam hal pengetahuan dan kesempatan keuangan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para penggiat TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) yang menjadi ujung tombak perluasan akses layanan keuangan di daerah. (*)
