ranjana.id – Banjir yang berulang kali terjadi di Bandar Lampung dapat menyebabkan kebangkrutan Pemerintah Kota (Pemkot) dan kerugian besar bagi masyarakat.
Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung yang terbatas akan terserap habis untuk mengurusi dampak banjir berulang. Selain itu, kerugian harta benda masyarakat korban banjir akan berakibat pada kerugian finansial.
Rizani Ahmad, Direktur Mitra Bentala, saat dihubungi melalui sambungan telepon (28/4/2025), menjelaskan bahwa pemberian bantuan pada korban banjir hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah. Selain itu upaya pemulihan pasca banjir akan menyerap banyak anggaran APBD jika digunakan untuk perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat banjir.
“APBD tidak akan pernah cukup untuk memberi bantuan bagi korban banjir jika banjir terus berulang, bisa bangkrut Pemkot Bandar Lampung”, katanya.
Menurut Rizani, persoalan bencana tidak akan pernah selesai hanya dengan memberi bantuan dan perhatian kepada korban bencana, perlu kebijakan pengurangan risiko bencana yang sistematis, holistik dan jangka panjang.
“Menurut Mitra Bentala, persoalan banjir berulang di Bandar Lampung harus diselesaikan dari hulu sampai hilir aliran airnya; dibangun sistem dan mekanisme serta SOP peringatan dini; peningkatan pengetahuan kebencanaan masyarakat di daerah rawan bencana; serta intervensi teknis pembangunan. Kerangkanya pengurangan risiko bencana.” terang Rizani.
“Misal, tidak melulu perbaiki dan bangun drainase tanpa menghitung sedimentasinya”, tambahnya.
Rizani menjelaskan, ada Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 062/IX/04/2013 Tentang Pemanfaatan Air Hujan yang pada dasarnya merupakan kebijakan konservasi air di Bandar Lampung. Perwali tersebut dapa menjadi rujukan dalam penanganan banjir di Bandar Lampung.
“Konservasi air yang dimaksud meliputi bio pori, kolam resapan, hingga sumur resapan. Ada pelibatan partisipasi masyarakat untuk bio pori, ada intervensi teknis Pemkot untuk kolam resapan dan sumur resapan”, terang Rizani.
“Masyarakat bisa diajak terlibat untuk membuat bio pori untuk mengurangi air terbuang ke saluran drainase dan meresapkan ke dalam tanah”, tambahnya.
Rizani menekankan pentingnya pembenahan pemahaman bencana di lingkungan Pemkot Bandar Lampung selain pemberian bantuan korban bencana dan perbaikan sarana prasarana.
“Pemahaman Pemkot soal bencana harus dibenahi. Bencana tak hanya dipahami saat terjadi. Yang paling penting sebelum terjadi bencana. Dan, masyarakat harus disiapkan untuk paham pengurangan risiko bencana.” tegasnya. (Redaksi)
