ranjana.id – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan pentingnya penguatan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti (evidence-based policymaking).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), Rabu (17/12/2025), di Jakarta.
Menaker menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan saat ini adalah belum adanya keselarasan data antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan apabila tidak segera dibenahi secara bersama-sama.
“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi memiliki sistem data masing-masing, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Menaker Yassierli.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dibenahi melalui penguatan tata kelola data. Dalam konteks ini, Barenbang memiliki peran strategis dan ke depan diarahkan menjadi pusat data Kementerian Ketenagakerjaan.
Menaker juga menyoroti meningkatnya ekspektasi publik terhadap dampak program pemerintah. Di era keterbukaan informasi, data semakin mudah diakses dan dianalisis, sehingga kredibilitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang disajikan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Barenbang untuk secara bertahap merapikan dan menyelaraskan data ketenagakerjaan. “Kalau data kita bermasalah, maka yang terdampak adalah kredibilitas. Data itu mencerminkan kredibilitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli juga menyampaikan arah transformasi Barenbang menjadi Institute for Labor and Productivity. Dalam peran barunya, institut ini akan menjalankan empat fungsi utama, yaitu Employment Outlook, tata kelola riset kebijakan strategis, penguatan statistik ketenagakerjaan, serta riset dan inovasi peningkatan produktivitas. Seluruh fungsi tersebut memerlukan dukungan data ketenagakerjaan yang berkualitas, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Barenbang, Anwar Sanusi mengatakan Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025 merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
“Forum SDK menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan data ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Anwar.
Forum SDK 2025 ini ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Bersama Kesepakatan Forum Satu Data Ketenagakerjaan Tahun 2025 oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dari unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. (*)
