ranjana.id – Bandar Lampung | LBH Bandar Lampung mencatat kondisi hak asasi manusia dan demokrasi terus mengalami kemunduran yang signifikan beberapa tahun terakhir ini.
Selain itu, LBH Bandar Lampung menilai, pelemahan supremasi sipil juga terjadi bersamaan dengan menguatnya peran negara sebagai aktor ekonomi utama melalui berbagai kebijakan pembangunan dan investasi yang berdampak pada menyempitnya ruang demokrasi, meningkatnya pelanggaran HAM, serta berkurangnya mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan negara.
Prabowo Pamungkas, Direktur LBH Bandar Lampung, saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun (catahu) 2025, mengatakan dalam satu tahun masa kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintahan cenderung mengarah pada
otoritarian dengan menggunakan pendekatan militerisme dan kapitalisme negara sebagai jalan yang digadang-gadang sebagai solusi kemakmuran rakyat.
“Pemerintah daerah Lampung juga gagap dalam mensikapi dan menyelesaikan persoalan demokrasi dan pelanggaran HAM di Lampung”, katanya dalam sambutan penyampaian catahu 2025 dan buka puasa bersama di Aula Taman Budaya Bandar Lampung (1/3/2026).
Dalam catahunya, Prabowo Pamungkas menyampaikan, sepanjang tahun 2025, LBH Bandar Lampung menerima 56 pengaduan masyarakat dengan 26 konsultasi hukum dan 30 pengaduan dilakukan pendampingan hukum, dengan penerima manfaat bantuan hukum sebanyak 5.492 orang.
“Sepanjang 2025, isu Agraria menjadi kasus menonjol yang ditangani LBH Bandar Lampung dengan 21 pelaku dari unsur korporasi yang berdampak pada 11 kelompok masyarakat”, katanya dalam catahu 2025 LBH Bandar Lampung.
Dalam catahu 2025, LBH Bandar Lampung juga mencatat adanya penyempitan ruang demokrasi, dimana terjadi pembungkaman, kriminalisasi, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.
“Butuh kerja-kerja perawatan dan bangunan solidaritas menciptakan reaksi massa rakyat menjadi sebuah gerakan rakyat yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih adil. Bersama dengan kelompok masyarakat sipil secara konsisten mendorong hadirnya keadilan dan menghidupkan demokrasi melalui pembentukan berbagai organ-organ dan simpul perlawanan bersifat strategis maupun taktis.” tutup Prabowo Pamungkas dalam catahunya.
Dalam penyampaian catahu 2025 LBH Bandar Lampung ini juga diisi dengan diskusi yang menghadirkan Fuad Abdulgani (KIKA), Vina Oktavia (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia-Lampung), Rio Hermawan (HMI MPO Bandar Lampung), dan Budi Santoso Budiman (jurnalis senior Lampung). (Redaksi – 001)
