ranjana.id – Banyak pihak menilai pemotongan tunjangan anggota DPR hanyalah sekadar gimick untuk penghiburan belaka pasca gelombang unjuk rasa yang mengakibatkan korbanjiwa, penjarahan, kekerasan dan pembakaran gedung pemerintah.
Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, pun menilai demikian. Menurutnya, keputusan DPR tersebut juga belum menunjukan sebuah kemajuan sikap peduli rakyat Indonesia, hanya meredam unjuk rasa.
“Masih sekedar gimick untuk menghibur rakyat. Respon DPR yang melunak tersebut adalah buah dari perjuangan dan keberanian rakyat untuk bersuara, protes terbuka, bahkan unjuk rasa keras dijalanan.” kata Sunarno dalam rilisnya (7/9/2025)
Ia menambahkan, rakyat Indonesia masih menunggu respon DPR dan Pemerintah untuk mewujudkan tuntutan besar rakyat Indonesia untuk menurunkan pajak rakyat hingga setidaknya 50% per item pajak, menurunkan harga BBM, menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta menurunkan harga sembako.
“Tuntutan pemberlakuan undang-undang yang berpihak kepada rakyat, buruh, tani, miskin kota, masyarakat adat, nelayan, perempuan pun belum direspon. Belum lagi soal mengadili dan mengusut tuntas tindakan represifitas aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa para demonstran, korban luka2, bahkan juga penangkapan dan kriminalisasi para aktivis gerakan rakyat.” ujar Sunarno.
Menurutnya, DPR dan Pemerintah harus melakukan reformasi total pada sistem pemerintahanya, baik sistem politik, HAM dan penegakan hukum yang mengarah pada keadilan semesta.Selain itu, DPR dan Pemerintah harus mencegah praktek Korupsi Kolusi Nepotisme di semua lembaga pemerintahan, dan mengesahkan RUU Perampasan Aset yg dikuasai para koruptor.
“Sebagai evaluasi maka Pemerintah dan DPR juga harus tanggap, responsif, dan mau mendengar aspirasi, keluh kesah rakyat kecil, bahkan mampu memberikan solusi atas problem yang dihadapi rakyat”, kata Sunarno.
“Saat ini kami dari KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) masih terus melakukan konsolidasi gerakan rakyat untuk persiapan aksi demonstrasi terbuka dan terpimpin untuk mendesak reformasi total sistem pemerintahan Indonesia”, pungkasnya. (Redaksi)
