ranjana.id – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) terus meningkatkan ketelitian pemantauan hutan nasional, sebagai upaya membangun Early Warning System Pencegahan Deforestasi yang lebih baik.
Direktur IPSDH R. Agus Budi Santosa menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan secara digital dengan aplikasi Simontana (Sistem Monitoring Hutan Nasional) untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan setiap tiga bulan sekali, dengan interpretasi berdasarkan 23 kelas tutupan lahan.
“Perubahan dari hutan menjadi bukan hutan disebut deforestasi bruto. Setelah dikurangi hasil penanaman kembali, kita dapatkan deforestasi netto,” ujar Agus pada media briefing, di Jakarta, Jumat (24/10/2025), kemarin.
Sistem Simontana sendiri telah diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai salah satu sistem pemantauan hutan nasional yang secara statistik valid dan reliable, dengan tingkat akurasi mencapai 92%. Universitas Maryland juga telah mengakui Simontana sebagai sistem yang Komprehensif Sesuai Standar dan Prinsip Internasional untuk memantau hutan Indonesia.
Pengakuan ini menunjukkan bahwa data kehutanan Indonesia telah memenuhi standar internasional dalam hal metodologi, akurasi, serta keterbukaan data spasial, sehingga hasil pemantauan hutan nasional dapat dipertanggung jawabkan dan setara dengan sistem pemantauan hutan global lainnya.
Untuk meningkatkan akurasi, mulai Januari tahun depan, satuan pengamatan deforestasi (Minimum Measurement Unit) akan ditingkatkan dari 6,25 hektare menjadi 1 hektare, sehingga deteksi perubahan lahan menjadi lebih detail dan akurat.
Agus menambahkan, penggunaan Artificial Intelegent (AI) kini juga telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk membantu analisis, seperti Devegetasi (berkurangnya vegetasi) dengan tingkat kepercayaan 86%, dan Deforestasi (membedakan mana hutan dan non hutan) dengan tingkat kepercayaan 82%.
“Teknologi AI ini akan diintegrasikan dengan sistem peringatan dini deforestasi (early warning system) agar perubahan tutupan hutan dapat ditindaklanjuti dengan segera” jelasnya.
Dalam konteks pengelolaan sektor kehutanan nasional, segala langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari komitmen nasional dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. (*)
