ranjana.id – Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report yang menjadi fondasi penting bagi penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) Nasional.
Dokumen hasil kolaborasi ini diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik dalam menghadapi lompatan teknologi AI secara inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif.
“Kementerian Komdigi berkomitmen menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk kebijakan AI yang konkret, selaras dengan kepentingan nasional,” tegasnya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (28/07/2025).
Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI (RAM AI) yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024, dengan mengidentifikasi tantangan utama mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan (R&D).
AI Policy Dialogue juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama, diantaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability.
Nezar Patria menyebut dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Kami undang seluruh stakeholders, dari industri, kampus, komunitas, hingga masyarakat sipil untuk mendalami bagaimana AI sebaiknya diatur dan dimanfaatkan,” ujarnya.
Perwakilan Pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerja sama digital yang diteken awal 2025 antara Wamenkomdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West.
“Ini hasil nyata dari kesepakatan digital kita. Dialog ini berlangsung selama tujuh sesi intensif dan melibatkan lebih dari 100 pelaku ekosistem AI di Indonesia,” kata Hayes.
Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
