ranjana.id – Rencana pembangunan kereta gantung yang digulirkan Walikota Bandar Lampung beberapa waktu belakangan menuai kritik dari masyarakat Bandar Lampung. Kritik-kritik tersebut menyoroti anggaran yang akan digunakan dan kebutuhan mendesak warga Bandar Lampung yang harusnya dipemuni Pemerintah Kota (Pemkot).
Gerakan Persada (GP) Nusantara, ikut menyoroti dan menyampaikan kritik atas rencana pembangunan kereta gantung di Bandar Lampung.
Eko Susanto, Sekretaris GP Nusantara, dalam rilisnya (17/6/2025), mengatakan, kereta gantung bukanlah kebutuhan masyarakat kota dan tidak ada urgensinya untuk dikerjakan Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya, banyak permasalahan kota Bandar Lampung yang harus diselesaikan Pemkot ketimbang urususan mempercantik Kota.
“Tidak ada urgensinya itu kereta gantung untuk dibangun. Sektor penunjang pariwisata yang didengungkan oleh Pemkot pun harus dikaji ulang, pasalnya, wisatawan yang datang ke Bandar Lampung itu bukan mau wisata wahana, tetapi wisatawan datang ke Bandar Lampung sekadar menginap untuk menikmati wisata alam pantai di luar Bandar Lampung. Jadi jangan membohongi masyarakatlah dengan seolah-olah untuk urusan pariwisata.” jelas Eko.
Ia menambahkan, warga Bandar Lampung patut curiga dengan rencana pembangunan kereta gantung tersebut. Pasalnya, Pemkot Bandar Lampung selalu berubah-ubah ketika ditanya terkait rencana kereta gantung tersebut.
“Warga Bandar Lampung patut curiga, soalnya ini rencana berubah-ubah. Pertama Walikota bilang kereta gantung tidak pakai anggaran pemerintah anggarannya 2,5 trilyun, lalu muncul berita bahwa anggarannya 50:50 dengan investor, lalu Pejabat Pemkot bilang lagi anggaran anggarannya cuma milyaran. Tiap ditanya soal anggaran pasti berubah-ubah. Harus curiga kalau seperti ini.” kata Eko.
“Juga soal rute yang berubah. Awalnya dari rumah dinas Walikota Bandar Lampung ke salah satu pulau di pesisir Teluk Lampung. Kemarin, berubah lagi, dari rumah dinas Walikota Bandar Lampung ke Sumur Putri. Ini kok sepertinya ada hal yang disembunyikan oleh Pemkot Bandar Lampung.” terangnya.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa masyarakat Bandar Lampung tidak butuh kereta gantung sampai 50 tahun ke depan. Menurutnya, masyarakat Bandar Lampung lebih membutuhkan penanganan masalah sosial dan infrastruktur yang lengkap di Bandar lampung.
“Masyarakat Bandar Lampung butuh penerangan jalan, jalan tidak bolong, drainase bagus untuk hindari banjir, ruang terbuka hijau, angkutan umum, dan pengelolaan sampah yang benar”, tegas Eko.
“Gimana mau banyak wisatawan datang ke Bandar Lampung kalau angkutan umum saja tidak tersedia. Belum lagi soal sampah yang rutin ditumpuk dipinggir jalan, yang seperti ini tentu membuat Kota Bandar Lampung jadi jelek.” tambahnya.
Terkait investor yang digadang-gadang Pemkot Bandar Lampung akan membangun kereta gantung, menurut Eko, biarlah hal tersebut berjalan alami tanpa campur tangan Pemkot Bandar Lampung.
“Pemerintah itu mengurusi sektor publik yang berhubungan dengan masyarakat, bukan mengurusi sektor privat apalagi mengurusi investor”, ujarnya.
Ia menghimbau Pemkot Bandar Lampung untuk lebih fokus melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan warga Bandar Lampung dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan disetujui DPRD Bandar Lampung.
“Fokus saja pembangunan sesuai RPJMD dan musrenbang, jangan latah mau bangun ini itu tetapi tidak sesuai perencanaan dan anggarannya tidak ada. Ajak semua pihak duduk bareng dan buat implementasi rencana pembangunan yang ada.”tutupnya. (*)
