ranjana.id – Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) menyampaikan keprihatinan kepada para korban kekerasan yang terjadi pada unjuk rasa damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) di depan Kantor Gubernur Lampung pada Senin 5/52025.
FPSBI-KSN juga mengecam keras atas tindakan represif aparat kepolisian, karena
Setiap orang seharusnya dilindungi hak-haknya dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam rilisnya, Ketua FPSBI-KSN, Joko Purwanto menilai bahwa tindakan brutal yang dilakukan aparat terhadap masyarakat dan mahasiswa yang sedang memperjuangkan keadilan bagi petani singkong itu bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tapi juga bentuk kegagalan negara dalam melindungi warganya, serta pengabaian Kode Etik Profesi, dan prinsip-prinsip HAM internasional.
“Unjuk rasa itu digelar sebagai bentuk protes atas anjloknya harga singkong dan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada petani, namun justru berubah menjadi ricuh ketika aparat membubarkan massa secara paksa, bahkan melakukan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa”, katanya.
“Salah satu korban dari insiden tersebut adalah Ketua PD KMHDI Lampung, I Nengah Candra Irawan, yang menjadi korban tindakan represif saat duduk di tangga depan Kantor Gubernur, menunggu perwakilan petani diterima oleh Gubernur Lampung”, jelas Joko.
FPSBI-KSN menilai bahwa perlakuan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang ini menandakan adanya kegagalan dalam menjaga dan memperluas ruang demokrasi.
“FPSBI-KSN prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM perlu dikedepankan untuk menghapusan kultur kekerasan dalam penanganan unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum”, jelas Joko.
“Untuk itu, FPSBI-KSN mendesak pemerintah daerah, Kapolda Lampung, dan lembaga pengawas HAM untuk mengevaluasi pengamanan unjuk rasa kemarin dan mengusut semua kejadian kekerasan yang ada. Beri sanksi tegas jika ada oknum aparat yang terlibat agar tidak terulang dan masyarakat merasa aman dalam berkumpul dan mengemukakan pendapat.” jelasnya
FPSBI-KSN juga menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan petani singkong untuk kebijakan yang adil terhadap petani singkong. (*)
