ranjana.id – Bandar Lampung | DPRD Provinsi Lampung mendukung penguatan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan mengurangi antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin 12 Oktober 2026.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri bersama Wakil Ketua Komisi IV Akhmad Iswan H Caya. Sejumlah pihak turut hadir, termasuk BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kepolisian, pengelola SPBU, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan diperketat secara bertahap, terutama untuk kendaraan roda enam ke atas. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian kode QR Pertamina dengan data kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat pengisian BBM.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri mengatakan DPRD mendukung langkah penguatan pengawasan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Ia menilai koordinasi antarlembaga dan pemeriksaan di SPBU diperlukan untuk memperbaiki pelayanan serta mengurangi antrean kendaraan.
“Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi perlu dilakukan secara konsisten agar distribusinya sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga mendorong koordinasi antarlembaga serta pemeriksaan kesesuaian data kendaraan untuk membantu mengurangi antrean di SPBU,” ujar Mukhlis.
Selain pemeriksaan kode QR dan STNK, rapat tersebut membahas pelibatan personel Satpol PP provinsi maupun kabupaten dan kota untuk membantu pengawasan di SPBU. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta penegakan aturan pembatasan kendaraan berat di Kota Bandar Lampung pada pagi hingga sore hari sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD Lampung turut mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Masyarakat dan insan pers juga diajak berpartisipasi dalam pemantauan secara konstruktif untuk mendukung perbaikan pelayanan BBM bersubsidi. (*)
