Bandar Lampung, ranjana.id – Alih-alih fokus atasi banjir, Wali Kota Eva Dwiana justru berencana akan membangun kembali fly over dan kereta gantung.
LBH Bandar Lampung menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak berkomitmen mengatasi banjir yang berulang kali terjadi di Kota Tapis Berseri.
Dalam pers rilisnya (23/2/2025), Kadiv Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, yang akrab disapa Bowo, mengatakan ketiadaan komitmen atasi banjir juga tampak dari proses penganggaran untuk program normalisasi sungai pasca banjir bulan Januari lalu yang hanya sebesar 10 milyar, sementara itu diketahui pembangunan JPO Siger Milenial yang masih dipertanyakan soal kebermanfaatannya karena menelan biaya 20 milyar lebih.
“Kian membuat miris, ditengah situasi banjir yang sering terjadi, Eva Dwiana berencana bangun kereta gantung dengan rute yang berangkat dari rumah Wali Kota, hal ini tentu sangat tidak relevan dengan konteks persoalan banjir yang terjadi hari ini”, katanya.
Bowo menambahkan, anggaran Pemkot justru habis digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar ketimbang menganggarkan penanggulangan masalah banjir yang berulang kali terjadi di daerah yang sama.
“Termasuk pembangunan Chinatown yang sempat dipertanyakan oleh masyarakat yang menelan total anggaran sebesar 25 milyar sampai dengan tahun 2026, juga menjadi gambaran bagaimana komitmen Wali Kota Bandar Lampung yang tidak berpihak untuk atasi banjir namun malah justru senang dengan proyek-proyek mercusuar yang bersifat simbolis semata”, tegasnya.
“Dua hari pasca pelantikan Kepala Daerah terpilih, Bandar Lampung dilanda banjir setelah diguyur hujan deras semalaman. 23 titik di Kota Bandar Lampung, dengan 2000 lebih rumah terendam dan 3 korban jiwa tak terhindarkan”, tambahnya.
Menurutnya, LBH Bandar Lampjng menilai Walikota Eva Dwiana yang dilantik untuk kedua kalinya sebagai Wali Kota terlihat abai dan tidak serius tangani banjir. Hal ini tampak dari berulangnya peristiwa ini setiap musim hujan tiba.
“Setidaknya dua tahun terakhir intensitas banjir di Kota bandar Lampung meningkat dan situasinya yang kian parah, hal ini dapat dilihat dari meluasnya titik banjir, tingginya angka korban dan dampak banjir yang semakin parah”, jelas Bowo.
Menurutnya, dengan berbagai persoalan lingkungan di Bandar Lampung termasuk banjir pemerintah cenderung tidak memprioritaskan penanganannya dan malah berambisi membangun proyek-proyek menara gading yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar.
Ia menambahkan, komitmen terhadap pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kini semakin menyusut drastis mengubah wajah Bandar Lampung menjadi kota beton. Gedung-gedung menggantikan hutan-hutan kota, membuat kota besar seperti paru-paru yang sesak, haus akan oksigen segar.
“Minimnya RTH tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu berbagai masalah lingkungan seperti banjir. Padahal, sejak 2007, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur bahwa setiap kota harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dengan 20% RTH publik dan 10% RTH privat.” ungkap Bowo.
LBH Bandar Lampung mendesak Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk segera menghentikan proyek-proyek mercusuar yang tidak bermanfaat bagi rakyat, serius atasi banjir melalui pendekatan akademis dan memulihkan dampak yang diderita oleh korban banjir.
“LBH Bandar Lampung juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kota Bandar Lampung sebagai langkah awal untuk membuka ruang advokasi kebijakan yang dapat didorong bersama kepada Pemkot Bandar Lampung”, tutup Bowo. (*)
