ranjana.id – Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) mendatangi Ketua Baleg DPR RI dan sejumlah kementerian di jakarta pada 13/7/2025, lalu.
Ketua AMPPSI, Maradoni, bersama Sekertarisnya, Hendri menyerahkan surat kepada DPR RI dan beberapa Kementerian untuk meminta penghentian impor tapioka.
Saat dihubungi (15/8/2025), Ketua AMPPSI Mardoni, menjelaskan, AMPPSI meminta Ketua Baleg DPR RI dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menghentikan kontrak impor tapioka.
Mardoni menambahkah, kontrak impor tapioka mengakibatkan kesulitan ekonomi serta melemahnya daya beli petani singkong di sembilan Kabupaten di Lampung yang notabenenya sentra singkong nasional.
“AMPPSI menghantarkan surat tersebut langsung kepada Presiden, agar kementrian terkait untuk saling berkoordinasi agar impor tepung tapioka dihentikan demi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi petani singkong yang ada di Indonesia”, ungkap Maradoni.
“Petani singkong Lampung secara khusus juga meminta dukungan kepada legislatif agar memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan impor tapioka dari luar negeri”, tambahnya
AMPPSI menilai, petani singkong mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga tidak perlu melakukan impor tapioka.
“Kenapa mesti impor? Sudahlah, hentikan impor, berikan kesempatan bagi Petani singkong Indonesia hidup lebih sejahtera”, ujar Mardoni.
“Negara mesti hadir melalui instrumen pemerintah agar petani singkong Indonesia bisa dibina dan mendapatkan perhatian agar produktivitas petani lebih meningkat dan mampu bersaing dengan petani singkong luar negeri”, pungkas Maradoni. (Redaksi)
