ranjana.id – Ribuan petani yang tergabung dalam aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi massa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2025 di depan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9/2025).
Massa aksi datang dari berbagai daerah di Lampung, mulai dari Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, hingga Tulang Bawang dan Way Kanan. Mereka memulai long march dari Hotel Akar menuju Kantor Gubernur Lampung.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yohanes Joko Purwanto mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus penyelesaian konflik agraria.
“Prinsipnya kami tidak meminta banyak. Hari ini kami hanya minta satu hal, yaitu Provinsi Lampung membentuk tim penyelesaian konflik agraria,” tegas Joko.
Ia menambahkan, keberadaan tim tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak lagi dipingpong antar instansi ketika menghadapi persoalan agraria.
“Jadi kita tidak harus ke BPKH, dilempar lagi ke BPN, dilempar lagi ke kabupaten. Kalau ada tim khusus dengan unsur lengkap—kepolisian, DPRD, pemerintah, dan lembaga terkait—masalah bisa diselesaikan dengan jelas,” jelasnya.
Joko menyebutkan bahwa perjuangan para petani bukanlah hal baru, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini mereka kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak.
“Setiap tahun selalu ada ancaman, ada dari PT KAI, dari Kehutanan, ada juga dari perusahaan-perusahaan swasta. Itu terus terjadi dan menambah beban petani,” ungkapnya.
Aksi peringatan HTN 2025 ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi, di antaranya Konfederasi KASBI, Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB), dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), dan Konfederasi KASBI. Mereka menyampaikan empat tuntutan utama yakni:
- Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
- Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
- Kenaikan harga hasil panen agar lebih adil dan menguntungkan.
- Penyediaan sarana produksi pertanian dengan harga murah dan terjangkau.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Para petani berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti aspirasi mereka agar masalah agraria di Lampung tidak terus berlarut-larut. (Redaksi)
